Warga Desa Digital Diingatkan Tidak Sebarkan Hoax

Sukabumi (SEOTAMA) - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengingatkan warga Desa Sirnarasa Kabupaten Sukabumi Jawa Barat untuk tidak menyebarkan informasi hoax atau berita bohong maupun konten-konten yang belum dapat dipastikan kebenarannya menyusul ketersediaan akses internet program Desa Digital.

"Karena sekarang dapat sinyal (jaringan Internet), (masyarakat) akan dapat informasi. Hati-hati karena ada hal negatif! Jangan sampai informasi yang kita terima tidak benar," kata Rudiantara dalam sambutan saat peresmian Desa Digital di Kantor Desa Sirnarasa, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu.

Desa Sirnarasa, sebagai salah satu Desa Digital, mendapatkan akses sinyal jaringan internet melalui stasiun penerima sinyal satelit (VSAT) sehingga dapat terhubung dengan jaringan internet cepat.

Program kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika itu memberikan literasi digital kepada masyarakat desa yang bertujuan positif dan produktif seperti pelatihan bahasa Inggris "Teachcast with Oxford" dalam jaringan (online).

Menteri Rudiantara meminta masyarakat agar tidak mudah meneruskan informasi yang mereka peroleh tanpa terlebih dahulu memastikan kebenaran informasi itu, seperti informasi dalam aplikasi berbagi pesan.

"Kalau kita menerima foto atau video yang isinya tidak benar, kita rugi dua kali. Kontennya tidak benar, pulsanya tersedot," kata dia.

Kementerian Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dan PT. Dwi Tunggal Putra secara bertahap menyediakan akses internet di 155 desa dari 17 kabupaten di Jawa Barat dalam program Desa Digital Sukabumi.

Desa Digital merupakan program kerja pemerintah Jawa Barat di era kepemimpinan Ridwan Kamil untuk mengatasi kesenjangan akses internet di wilayah pedesaan.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuka akses urun daya melalui media sosial untuk mendapatkan informasi desa yang membutuhkan akses internet. Langkah urun daya itu mampu mengumpulkan lebih dari enam ribu data desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat lantas memvalidasi lebih dari enam ribu data desa itu dan merekomendasikan sebanyak 439 titik desa untuk mendapatkan akses Internet.