Jakarta, 24/4 (Seotama) - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani mengingatkan agar anggaran pemerintahan dapat difokuskan mengembangkan sumber daya manusia dalam rangka menghadapi industri 4.0.
"Sinergi kebijakan antarkementerian dan lembaga yang disertai dengan fokus dukungan anggaran bagi pengembangan SDM menjadi sangat penting dilakukan dalam menjawab tantangan industri era 4.0," kata Hariyadi Sukamdani di Jakarta, Selasa.
Tanpa Ikuti Perkembangan Teknologi Pemerintah Tertinggal
Tanpa Ikuti Perkembangan Teknologi Pemerintah Tertinggal
Selain itu, ujar dia sinergi antara pemerintah pusat dengan pemda juga diyakini menjadi salah satu penentu keberhasilan pengembangan SDM di era Industri 4.0 ini. Bagi pelaku usaha di daerah, Hariyadi mengingatkan perlunya mendukung pemda dalam penyusunan prioritas pengembangan ekonomi daerah dengan meningkatkan kapasitas bersama untuk dapat memberikan masukan kepada pemda dengan baik.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo ketika membuka pameran kendaraan Indonesia International Motor Show 2018 dengan mengingatkan tren revolusi industri 4.0 yang memanfaatkan teknologi automasi dan digital.
"Bahwa akan ada gejolak teknologi di sektor otomotif, iya. Bahwa revolusi industri 4.0 ini akan menjungkir balikkan industri otomotif, iya. Tapi menurut saya transisi ke generasi berikutnya dari teknologi otomotif ini akan membuka peluang, membuka potensi luar biasa," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya di JiExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (19/4).
Menurut Presiden, tema dalam IIMS 2018 yang mengangkat dukungan dan komitmen kepada produk mobil listrik mencerminkan industri otomotif di tanah air merespon perkembangan industri global.
Pemerintah menyiapkan pengembangan pendidikan vokasi di enam sektor penggerak ekonomi yaitu manufaktur, agribisnis, pariwisata, tenaga kesehatan, ekonomi digital dan pekerja migran untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja dalam menghadapi revolusi industri 4.0.
"Kita harus mendorong kompetensi baru secara masif, direvitalisasi serta menyusun payung hukum pengembangan vokasi," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution seusai memimpin rapat implementasi peta jalan vokasi di Jakarta, Kamis (19/4).
Berdasarkan data, jumlah pekerja di industri manufaktur saat ini mencapai 575.000 orang, diikuti pekerja imigran sebesar 243.265 orang, agribisnis sebesar 195.843 orang, tenaga kesehatan 6.018 orang, ekonomi digital 5.172 orang dan pariwisata 3.333 orang.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Imelda Freddy menyatakan, dalam rangka menghadapi revolusi industri 4.0, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas pekerja Indonesia.
Menurut Imelda, pada dasarnya industri 4.0 memperkenalkan era "smart factories" dimana mekanisme robot atau sistem fisik siber akan mengawasi proses fisik yang terjadi di dalam pabrik.
Sistem itu, ujar dia, memiliki kemampuan untuk membuat keputusan sendiri sehingga dengan adanya perubahan tren industri seperti ini, muncul kekhawatiran kalau peluang pekerjaan akan berkurang karena diambil alih robot dan mesin. Ia menjelaskan, peningkatan kapasitas bisa dilakukan lewat pelatihan, kursus, dan sertifikasi. Para pelaku industri harus ikut serta dalam upaya ini karena peningkatan kapasitas pekerja akan berdampak positif terhadap industri itu sendiri.
Menurut Imelda, penguasaan teknologi, teknologi digital, dan bahasa asing menjadi hal-hal yang mulai harus diperhatikan dan dilakukan para pekerja.
Tags:
Berita