Serang, 14/12 (Seotama) - Perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Banten masih terkendala permodalan dan juga pengembangan pemasaran sehingga perlu ada dukungan kuat dari pemerintah.
Sejak 2016, Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Koperasi dan UMKM telah berupaya melakukan berbagai terobosan untuk membantu akses permodalan dan juga pemasaran.
Di antara upaya tersebut, yakni melakukan MoU dengan pihak perbankan serta salah satu perusahaan konsultan penyedia jasa pemasaran peroduk "online" untuk membatu memasarakan dan mengenalkan berbagai produk UMKM dari Provinsi Banten, termasuk perusahaan yang akan menjadi mitra jasa pengiriman barang.
Upaya Pemprov Banten sejak 2016 tersebut bertujuan meningkatkan daya saing dan menghadapi tantangan persaingan pasar yang makin kuat, termasuk pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk menumbuhkan perekonomian kecil di Banten. Karena diakui oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Banten bahwa persoalan permodalan dan kendala pemasaran menjadi salah satu hambatan lambatnya perkembangan UMKM di Banten.
Amrizal, peserta Gebyar UMKM Banten 2017 di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Provinsi Banten, mengakui usahanya masih terkendala modal dan pemasarannya.
Sejak 2016, Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Koperasi dan UMKM telah berupaya melakukan berbagai terobosan untuk membantu akses permodalan dan juga pemasaran.
Di antara upaya tersebut, yakni melakukan MoU dengan pihak perbankan serta salah satu perusahaan konsultan penyedia jasa pemasaran peroduk "online" untuk membatu memasarakan dan mengenalkan berbagai produk UMKM dari Provinsi Banten, termasuk perusahaan yang akan menjadi mitra jasa pengiriman barang.
Upaya Pemprov Banten sejak 2016 tersebut bertujuan meningkatkan daya saing dan menghadapi tantangan persaingan pasar yang makin kuat, termasuk pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk menumbuhkan perekonomian kecil di Banten. Karena diakui oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Banten bahwa persoalan permodalan dan kendala pemasaran menjadi salah satu hambatan lambatnya perkembangan UMKM di Banten.
Amrizal, peserta Gebyar UMKM Banten 2017 di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Provinsi Banten, mengakui usahanya masih terkendala modal dan pemasarannya.
Selain permodalan yang masih menjadi kendala dalam memproduksi "handy-craft" selama 2 tahun ini, persoalan pemasaran juga butuh dukungan dari pemerintah, salah satunya melalui ajang promosi, seperti kegiatan Gebyar UMKM, pameran-pameran, termasuk fasilitasi pemasaran lewat "online" jalankan pemasaran di internet dengan tepat.
Ia berharap Pemprov Banten bisa secara nyata memberikan dukungan tersebut agar UMKM bisa berkembang.
Pelaku UMKM lainnya yang juga peserta Gebyar UMKM Banten, Tosin Wijaya, berpendapat bahwa permasalahan modal, sumber daya manusia, dan pemasaran perlu mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah agar UMKM di provinsi ini bisa bersaing dengan daerah lainnya. Keinginan agar produk UMKM Banten memiliki daya saing yang kuat juga disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Soeharta. Ia mengatakan bahwa pemasaran produk UMKM di Banten selama ini terkendala. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing UMKM harus ada terobosan pemasaran, salah satunya dengan pemasaran "online" jalankan digital marketing.
Pemprov Banten mengakui titik kelemahan dari UMKM adalah pemasaran produk. Oleh sebab itu, Dinas Koperasi dan UMKM Banten melakukan inovasi salah satunya menggandeng konsultan untuk pemasaran secara "online" produk-produk UMKM di daerah ini.
Saat ini pemasaran secara "online", menurut dia, merupakan langkah tepat untuk meningkatkan daya saing produk dari UMKM. Selain pemasaran "online", langkah sebelumnya yang harus ditempuh adalah penyiapan sumber daya manusia dan teknologi informasi.
Tanpa sumber daya manusia dan teknologi informasi, internet marketing via "online" tidak akan berjalan dengan baik.
Adapun MoU dilakukan untuk membantu para pengusaha UMKM dapat memasarkan secara "online" sekaligus meningkatkan daya saing produknya.
Memiliki Potensi Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan II Pemprov Banten Ino S. Rawita menegaskan bahwa Provinsi Banten memiliki potensi sangat luar biasa untuk pengembangan UMKM dan koperasi. Pemprov Banten terus melakukan pendekatan untuk mengembangkan potensi yang ada yang dikelola melalui UMKM dan koperasi.
Saat ini perkembangan UMKM Banten, kata dia, masih berjalan seperti biasanya sama dengan daerah lainnya. Belum berkembangnya UMKM tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya permasalahan permodalan dan kompetensi SDM. Oleh karena itu, pihaknya mendorong dengan memfasilitasi dan bekerja sama dengan berbagai unsur misalnya jasa pengiriman barang untuk mendukung promosi "online".
Diakuinya Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika hazrumy konsen terhadap pengembangan UMKM di daerah ini. Hal itu ditunjukkan dengan aktifnya komunikasi Pemprov Banten dengan pihak perbankan dan Kementerian UMKM.
Pada bagian lain, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Maysaroh Mawardi mengatakan bahwa saat ini pertumbuhan UMKM dan Koperasi di Banten berdasarkan jumlahnya masuk kategori tren positif. Ke depannya, Dinas Koperasi dan UMKM kana terus mendorong agar mampu memasarkan produk UMKM Banten ke luar.
Pemprov Banten juga berkomitmen untuk memperbanyak kerja sama dengan pihak terkait dan mengefektifan pemanfaatan gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Provinsi Banten untuk ajang promosi dan pengembangan bisnis UMKM. Selain itu, membina kerja sama dengan daerah lain, seperti dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Bahkan, ke depan untuk mengatasi persoalan permodalan, Pemprov Banten akan membentuk Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) yang fokus pada pengelolaan dana begulir untuk membantu modal UMKM dan koperasi.
Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Koperasi dan UMKM Banten, saat ini terdapat 984.188 pelaku usaha UMKM. Perinciannya yakni sebanyak 823.496 pelaku usaha mikro, 153.313 unit usaha kecil dan 7.309 pelaku usaha tingkat menengah. Disebutkan pula bahwa koperasi yang aktif sebanyak 4.658 unit dengan serapan tenaga kerjanya mencapai 2,3 juta orang.
Dengan berbagai upaya dan komitmen Pemprov Banten yang berkeinginan untuk memajukan UMKM, semoga tidak hanya sebatas janji dan seremonial belaka, tetapi dibuktikan dengan kerja nyata serta dilakukan evaluasi sejauh mana upaya yang dilakukan melalui MoU dan sebagainya itu sudah memberikan dampak dan manfaat yang dirasakan bagi pelaku UMKM.
Jangan sampai, kegiatan pameran pembangunan, Gebyar UMKM, MoU, Banten Expo, dan kegiatan lainnya hanya sebatas menggugurkan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap perkembangan UMKM dengan bermodal APBD, tanpa melihat dan mengevaluasi sejauh mana hasil dan manfaat yang dirasakan para pelaku usaha kecil dari upaya tersebut.
Pada sisi lain, Pemprov Banten juga telah menunjukkan keberhasilannya dalam pembinaan UMKM dengan memperoleh penghargaan produktivitas Paramakarya Tahun 2017 dari Presiden RI yang diserahkan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kepada Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy di Gedung Serbaguna Kementerian Keternagakerjaan di Jakarta, Jumat (9/12).
Paramkarya merupakan penghargaan produktivitas tingkat nasional yang diberikan Presiden RI melalui Kementerian Ketenagakerjaan yang digelar setiap 2 tahun sekali pada tahun ganjil.
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy yang mewakili Gubernur Provinsi Banten Wahidin Halim mendapatkan penghargaan tersebut karena peran serta pemprov setempat yang dinilai telah berhasil membina perusahaan CV Shaniqua Marigold Bamboo yang mendapat penghargaan Paramkarya.
Dalam penganugrahan Paramakarya Tahun 2017, Wapres RI Jusuf Kalla memberikan penghargaan kepada 30 perusahaan se-Indonesia yang terdiri atas satu perusahaan besar, 14 perusahaan menengah, dan 15 perusahaan kecil. Salah satu perusahaan tersebut adalah CV Shaniqua Marigoold Bamboo asal Rangkasbitung Kabupaten Lebak, Banten, yang bergerak di bidang furnitur dari bambu dinyatakan layak menerima penghargaan setelah dewan juri memberi nilai 514,4. (S/An)
Ia berharap Pemprov Banten bisa secara nyata memberikan dukungan tersebut agar UMKM bisa berkembang.
Pelaku UMKM lainnya yang juga peserta Gebyar UMKM Banten, Tosin Wijaya, berpendapat bahwa permasalahan modal, sumber daya manusia, dan pemasaran perlu mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah agar UMKM di provinsi ini bisa bersaing dengan daerah lainnya. Keinginan agar produk UMKM Banten memiliki daya saing yang kuat juga disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Soeharta. Ia mengatakan bahwa pemasaran produk UMKM di Banten selama ini terkendala. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing UMKM harus ada terobosan pemasaran, salah satunya dengan pemasaran "online" jalankan digital marketing.
Pemprov Banten mengakui titik kelemahan dari UMKM adalah pemasaran produk. Oleh sebab itu, Dinas Koperasi dan UMKM Banten melakukan inovasi salah satunya menggandeng konsultan untuk pemasaran secara "online" produk-produk UMKM di daerah ini.
Saat ini pemasaran secara "online", menurut dia, merupakan langkah tepat untuk meningkatkan daya saing produk dari UMKM. Selain pemasaran "online", langkah sebelumnya yang harus ditempuh adalah penyiapan sumber daya manusia dan teknologi informasi.
Tanpa sumber daya manusia dan teknologi informasi, internet marketing via "online" tidak akan berjalan dengan baik.
Adapun MoU dilakukan untuk membantu para pengusaha UMKM dapat memasarkan secara "online" sekaligus meningkatkan daya saing produknya.
Memiliki Potensi Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan II Pemprov Banten Ino S. Rawita menegaskan bahwa Provinsi Banten memiliki potensi sangat luar biasa untuk pengembangan UMKM dan koperasi. Pemprov Banten terus melakukan pendekatan untuk mengembangkan potensi yang ada yang dikelola melalui UMKM dan koperasi.
Saat ini perkembangan UMKM Banten, kata dia, masih berjalan seperti biasanya sama dengan daerah lainnya. Belum berkembangnya UMKM tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya permasalahan permodalan dan kompetensi SDM. Oleh karena itu, pihaknya mendorong dengan memfasilitasi dan bekerja sama dengan berbagai unsur misalnya jasa pengiriman barang untuk mendukung promosi "online".
Diakuinya Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika hazrumy konsen terhadap pengembangan UMKM di daerah ini. Hal itu ditunjukkan dengan aktifnya komunikasi Pemprov Banten dengan pihak perbankan dan Kementerian UMKM.
Pada bagian lain, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Maysaroh Mawardi mengatakan bahwa saat ini pertumbuhan UMKM dan Koperasi di Banten berdasarkan jumlahnya masuk kategori tren positif. Ke depannya, Dinas Koperasi dan UMKM kana terus mendorong agar mampu memasarkan produk UMKM Banten ke luar.
Pemprov Banten juga berkomitmen untuk memperbanyak kerja sama dengan pihak terkait dan mengefektifan pemanfaatan gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Provinsi Banten untuk ajang promosi dan pengembangan bisnis UMKM. Selain itu, membina kerja sama dengan daerah lain, seperti dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Bahkan, ke depan untuk mengatasi persoalan permodalan, Pemprov Banten akan membentuk Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) yang fokus pada pengelolaan dana begulir untuk membantu modal UMKM dan koperasi.
Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Koperasi dan UMKM Banten, saat ini terdapat 984.188 pelaku usaha UMKM. Perinciannya yakni sebanyak 823.496 pelaku usaha mikro, 153.313 unit usaha kecil dan 7.309 pelaku usaha tingkat menengah. Disebutkan pula bahwa koperasi yang aktif sebanyak 4.658 unit dengan serapan tenaga kerjanya mencapai 2,3 juta orang.
Dengan berbagai upaya dan komitmen Pemprov Banten yang berkeinginan untuk memajukan UMKM, semoga tidak hanya sebatas janji dan seremonial belaka, tetapi dibuktikan dengan kerja nyata serta dilakukan evaluasi sejauh mana upaya yang dilakukan melalui MoU dan sebagainya itu sudah memberikan dampak dan manfaat yang dirasakan bagi pelaku UMKM.
Jangan sampai, kegiatan pameran pembangunan, Gebyar UMKM, MoU, Banten Expo, dan kegiatan lainnya hanya sebatas menggugurkan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap perkembangan UMKM dengan bermodal APBD, tanpa melihat dan mengevaluasi sejauh mana hasil dan manfaat yang dirasakan para pelaku usaha kecil dari upaya tersebut.
Pada sisi lain, Pemprov Banten juga telah menunjukkan keberhasilannya dalam pembinaan UMKM dengan memperoleh penghargaan produktivitas Paramakarya Tahun 2017 dari Presiden RI yang diserahkan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kepada Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy di Gedung Serbaguna Kementerian Keternagakerjaan di Jakarta, Jumat (9/12).
Paramkarya merupakan penghargaan produktivitas tingkat nasional yang diberikan Presiden RI melalui Kementerian Ketenagakerjaan yang digelar setiap 2 tahun sekali pada tahun ganjil.
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy yang mewakili Gubernur Provinsi Banten Wahidin Halim mendapatkan penghargaan tersebut karena peran serta pemprov setempat yang dinilai telah berhasil membina perusahaan CV Shaniqua Marigold Bamboo yang mendapat penghargaan Paramkarya.
Dalam penganugrahan Paramakarya Tahun 2017, Wapres RI Jusuf Kalla memberikan penghargaan kepada 30 perusahaan se-Indonesia yang terdiri atas satu perusahaan besar, 14 perusahaan menengah, dan 15 perusahaan kecil. Salah satu perusahaan tersebut adalah CV Shaniqua Marigoold Bamboo asal Rangkasbitung Kabupaten Lebak, Banten, yang bergerak di bidang furnitur dari bambu dinyatakan layak menerima penghargaan setelah dewan juri memberi nilai 514,4. (S/An)
Tags:
Internet Marketing