Surabaya, 16/9 (Seotama) - Ratusan perguruan tinggi swasta yang tergabung
dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah VII
Jawa Timur melakukan deklarasi penguatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) dalam rapat kerja yang diselenggarakan di Surabaya,
Sabtu.
"Indonesia harus menjadi negara yang saling menjaga sesama suku dan golongan. Tidak bisa pemerintah, politikus, aktivis, jurnalis saja, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kebhinekaan," ujar Ketua Aptisi Wilayah VII Jatim Sukowiyono.
Untuk itu, kata Sukowiyono, penanaman nilai-nilai Pancasila di kampus dipandang sangat penting melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila.
Rapat kerja Aptisi dengan tema "Merajut Kebangsaan untuk Penguatan NKRI" Wilayah VII Jawa Timur diikuti oleh seluruh pimpinan perguruan tinggi swasta yang ada di wilayah Jawa Timur. Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek Dikti Patdono Suwignjo, Ketua Aptisi Jatim Suko Wiyono, Koordinator Kopertis VII Suprapto, serta Deputi Bidang Advokasi UKP-PIP Ideologi Pancasila Hariyono.
Menristekdikti mengatakan bahwa masalah wawasan kebangsaan menjadi sangat penting dan harus menjaga empat pilar kebangsaan yang digagas oleh pendiri bangsa, yaitu NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD 1945.
"Kita harus memahami kembali apa yang dirumuskan oleh pendiri bangsa kita, agar kita bersatu dalam wadah Pancasila," katanya.
Dalam sambutannya, Nasir menyoroti masalah mutu perguruan tinggi yang erat kaitannya dengan peningkatan daya saing bangsa. Salah satu hambatannya adalah banyaknya masalah dosen yang ada di perguruan tinggi.
"Perguruan tinggi banyak masalah pada dosen, apalagi masalah 'homebase'. Satu program studi homebase dosennya minimal ada 6," ujar Nasir.
Nasir menuturkan nantinya "homebase" dosen yang ada di prodi akan ditarik minimal di jurusan. Tujuannya agar penggunaan SDM dapat dikelola dengan lebih baik. Masalah dosen lainnya, Menteri mengatakan masih banyak dosen yang masih belum memiliki kualifikasi minimal S2 sesuai dengan UU Guru dan Dosen.
Namun bisa saja seseorang yang kualifikasinya diploma tiga atau diploma empat menjadi dosen dengan merujuk pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dimana orang tersebut memiliki kompetensi yang setara dengan master atau doktor.
Selain itu, Menteri juga mengungkapkan permasalahan selama ini banyak pengajuan program studi yang tidak ada nomenklaturnya. Menurutnya hal tersebut harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini.
"Contohnya di Fakultas Teknik ada Jurusan Teknik Mesin dan Jurusan Teknik Elektro, tapi ada ilmu di antara dua jurusan tersebut, yaitu mekatronika. Maka silakan untuk membuka prodi tersebut," katanya.
Kepada seluruh pimpinan PTS di Jawa Timur yang hadir, Nasir pun mendorong agar PTS di Jawa Timur mencapai daya saing bangsa.
"PTS yang akreditasi A di Jawa Timur baru ada lima, yang akreditasinya B harus dikawal untuk bisa menjadi akreditasi A dan menjadi perguruan tinggi yang bermutu. Sedangkan yang akreditasinya C harus makin baik," ujar dia. (S/An)
"Indonesia harus menjadi negara yang saling menjaga sesama suku dan golongan. Tidak bisa pemerintah, politikus, aktivis, jurnalis saja, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kebhinekaan," ujar Ketua Aptisi Wilayah VII Jatim Sukowiyono.
Untuk itu, kata Sukowiyono, penanaman nilai-nilai Pancasila di kampus dipandang sangat penting melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila.
Rapat kerja Aptisi dengan tema "Merajut Kebangsaan untuk Penguatan NKRI" Wilayah VII Jawa Timur diikuti oleh seluruh pimpinan perguruan tinggi swasta yang ada di wilayah Jawa Timur. Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek Dikti Patdono Suwignjo, Ketua Aptisi Jatim Suko Wiyono, Koordinator Kopertis VII Suprapto, serta Deputi Bidang Advokasi UKP-PIP Ideologi Pancasila Hariyono.
Menristekdikti mengatakan bahwa masalah wawasan kebangsaan menjadi sangat penting dan harus menjaga empat pilar kebangsaan yang digagas oleh pendiri bangsa, yaitu NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD 1945.
"Kita harus memahami kembali apa yang dirumuskan oleh pendiri bangsa kita, agar kita bersatu dalam wadah Pancasila," katanya.
Dalam sambutannya, Nasir menyoroti masalah mutu perguruan tinggi yang erat kaitannya dengan peningkatan daya saing bangsa. Salah satu hambatannya adalah banyaknya masalah dosen yang ada di perguruan tinggi.
"Perguruan tinggi banyak masalah pada dosen, apalagi masalah 'homebase'. Satu program studi homebase dosennya minimal ada 6," ujar Nasir.
Nasir menuturkan nantinya "homebase" dosen yang ada di prodi akan ditarik minimal di jurusan. Tujuannya agar penggunaan SDM dapat dikelola dengan lebih baik. Masalah dosen lainnya, Menteri mengatakan masih banyak dosen yang masih belum memiliki kualifikasi minimal S2 sesuai dengan UU Guru dan Dosen.
Namun bisa saja seseorang yang kualifikasinya diploma tiga atau diploma empat menjadi dosen dengan merujuk pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dimana orang tersebut memiliki kompetensi yang setara dengan master atau doktor.
Selain itu, Menteri juga mengungkapkan permasalahan selama ini banyak pengajuan program studi yang tidak ada nomenklaturnya. Menurutnya hal tersebut harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini.
"Contohnya di Fakultas Teknik ada Jurusan Teknik Mesin dan Jurusan Teknik Elektro, tapi ada ilmu di antara dua jurusan tersebut, yaitu mekatronika. Maka silakan untuk membuka prodi tersebut," katanya.
Kepada seluruh pimpinan PTS di Jawa Timur yang hadir, Nasir pun mendorong agar PTS di Jawa Timur mencapai daya saing bangsa.
"PTS yang akreditasi A di Jawa Timur baru ada lima, yang akreditasinya B harus dikawal untuk bisa menjadi akreditasi A dan menjadi perguruan tinggi yang bermutu. Sedangkan yang akreditasinya C harus makin baik," ujar dia. (S/An)
Tags:
Berita