Kairo, 8/9 (S/Antara/Reuters) - Mesir telah memblokir situs Human Rights Watch sehari setelah organisasi tersebut mengumumkan laporan tentang penyiksaan sistematis di penjara negara tersebut dan Reuters gagal saat mencoba mengaksesnya pada Kamis malam.
"Pihak berwenang Mesir tetap bersikeras bahwa setiap insiden penyiksaan adalah kejahatan terisolasi oleh tindakan individual petugas yang buruk, namun laporan Human Rights Watch jusrtu membuktikan hal yang sebaliknya," ujar wakil direktur Middle East Human Rights Watch, Joe Stork pada Kamis.
Laporan berjudul "We Do Unreasonable Things Here", berdasarkan catatan 19 mantan tahanan dan keluarga lainnya mengklaim pihak berwenang Mesir melakukan penangkapan sewenang-wenang, penghilangan paksa, dan penyiksaan.
"Daripada mengatasi krisis penyiksaan di Mesir, pihak berwenang telah memblokir akses ke sebuah laporan yang mendokumentasikan apa yang banyak orang Mesir dan orang lain yang tinggal di sana telah ketahui," lanjut Stork.
Kementerian Luar Negeri Mesir mengecam laporan tersebut dalam sebuah pernyataan pada Rabu, dengan mengatakan bahwa laporan tersebut telah mencemarkan nama baik negara dan mengabaikan kemajuan yang dicapai pada hak asasi manusia dalam beberapa tahun terakhir.
"Laporan tersebut... adalah sebuah episode baru dalam serangkaian penghinaan yang disengaja oleh organisasi semacam itu, dimana agenda dan bias terpolitisasinya telah diketahui dan mencerminkan kepentingan entitas dan negara-negara yang mensponsorinya," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Ahmed Abu Zeid.
Mesir pada pertama kalinya telah mencekal akses ke sejumlah laman berita termasuk Al Jazeera dan Huffington Post Arabic pada Mei, setelah tindakan serupa dilakukan oleh sekutu-sekutu Teluknya yakni Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.
Sejak saat itu, ratusan laman berita dan blog telah dihapus dengan hitungan terbaru menurut Asosiasi Kebebasan Berpikir dan Ekspresi, organisasi non-pemerintah yang melacak situs yang terkena dampak melalui perangkat lunak yang memantau hal itu, berjumlah sekitar 424 situs.
Wartawan melihat kampanye melawan laporan tersebut sebagai langkah untuk melarang semua media, kecuali media yang selaras dengan kepentingan negara, yang secara efektif membalikkan ledakan media swasta yang berkembang pada dasawarsa terakhir pemerintahan mantan presiden Hosni Mubarak dan membantu menjatuhkannya dari kekuasaan pada 2011.
Sementara itu pihak pemerintah tidak memberikan komentar mengenai alasan dibalik pemblokiran situs tersebut.
"Pihak berwenang Mesir tetap bersikeras bahwa setiap insiden penyiksaan adalah kejahatan terisolasi oleh tindakan individual petugas yang buruk, namun laporan Human Rights Watch jusrtu membuktikan hal yang sebaliknya," ujar wakil direktur Middle East Human Rights Watch, Joe Stork pada Kamis.
Laporan berjudul "We Do Unreasonable Things Here", berdasarkan catatan 19 mantan tahanan dan keluarga lainnya mengklaim pihak berwenang Mesir melakukan penangkapan sewenang-wenang, penghilangan paksa, dan penyiksaan.
"Daripada mengatasi krisis penyiksaan di Mesir, pihak berwenang telah memblokir akses ke sebuah laporan yang mendokumentasikan apa yang banyak orang Mesir dan orang lain yang tinggal di sana telah ketahui," lanjut Stork.
Kementerian Luar Negeri Mesir mengecam laporan tersebut dalam sebuah pernyataan pada Rabu, dengan mengatakan bahwa laporan tersebut telah mencemarkan nama baik negara dan mengabaikan kemajuan yang dicapai pada hak asasi manusia dalam beberapa tahun terakhir.
"Laporan tersebut... adalah sebuah episode baru dalam serangkaian penghinaan yang disengaja oleh organisasi semacam itu, dimana agenda dan bias terpolitisasinya telah diketahui dan mencerminkan kepentingan entitas dan negara-negara yang mensponsorinya," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Ahmed Abu Zeid.
Mesir pada pertama kalinya telah mencekal akses ke sejumlah laman berita termasuk Al Jazeera dan Huffington Post Arabic pada Mei, setelah tindakan serupa dilakukan oleh sekutu-sekutu Teluknya yakni Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.
Sejak saat itu, ratusan laman berita dan blog telah dihapus dengan hitungan terbaru menurut Asosiasi Kebebasan Berpikir dan Ekspresi, organisasi non-pemerintah yang melacak situs yang terkena dampak melalui perangkat lunak yang memantau hal itu, berjumlah sekitar 424 situs.
Wartawan melihat kampanye melawan laporan tersebut sebagai langkah untuk melarang semua media, kecuali media yang selaras dengan kepentingan negara, yang secara efektif membalikkan ledakan media swasta yang berkembang pada dasawarsa terakhir pemerintahan mantan presiden Hosni Mubarak dan membantu menjatuhkannya dari kekuasaan pada 2011.
Sementara itu pihak pemerintah tidak memberikan komentar mengenai alasan dibalik pemblokiran situs tersebut.
Tags:
Berita